 |
| Mahasiswa Papua di Gorontalo menggelar aksi damai, Selasa ( 8/08/2017) meminta dukungan pemerintah kota Gorontalo menuntaskan berbagai pelanggaran HAM di Papua. |
Massa aksi di bawah koordinasi Asosiasi Mahasiwa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) itu menggelar long march menuju kantor DPRD Kota Gorontalo. Aksi berjalan dengan tertib dan damai.
“Kami minta dukungan Pemerintah Gorontalo agar negara dapat mengadili pelaku pelanggaran HAM di Papua, yang berlangsung sejak 1961 hingga sekarang,“ ujar Delius Murib, salah satu koordinator aksi kepada Jubi di Gorontalo.
Menurut dia, pelbagai pelanggaran HAM di Papua mulai pemerkosaan hingga pembunuhan, hingga kini belum dituntaskan oleh pemerintah Indonesia.
Mereka juga menyoroti kasus pelanggaran HAM terbaru akibat penembakan warga oleh aparat Brimob di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus lalu.
Selain itu, pihaknya juga menolak tegas pembangunan markas Brimob dan pangkalan TNI/Polri di seluruh wilayah Papua. Juga menolak masuknya perusahaan dan transmigrasi ilegal ke seluruh wilayah Papua.
Hais Nusi, ketua komisi C DPRD Kota Gorontalo yang menerima massa aksi mengatakan pihaknya siap mendukung penuntasan berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua.
Hal serupa disampaikan Wakil Wali Kota Gorontalo, Budi Doku, yang turut menerima massa aksi di DPRD setempat. “Kalau Papua terluka, Gorontalo juga ikut terluka,” ujarnya.
Namun demikian, Budi Doku sempat mengkritisi penampilan aksi seorang mahasiswa Papua yang ikut dalam unjuk rasa.
“Ada satu pengunjuk rasa yang hanya pakai Koteka, Saya tahu itu adat di Papua, tapi adik-adik mahasiswa Papua tolong menyesuaikan diri, jangan dipakai di Gorontalo yang juga punya adat sendiri,” katanya.(*)
Sumber :Tabloidjubi
#Ham #kekerasan #mahasiswa.
